Menuntut Negara Melindungi Masyarakat dari Produk mengandung Asbes

“Pada dasarnya kami menuntut agar setiap produk yang mengandung asbes yang beredar dan dijual dipasaran untuk mencantumkan label yang berisi informasi terkait tata cara penggunaan produk, komposisi kandungannya, hal ini karena asbes merupakan bahan beracun dan berbahaya yang bersifat karsinogenik” Ujar Leo Yoga Pranata perwakilan dari Yasa Nata Budi. Pada hari Jumat (29/12), LION (Local

67 Negara Melarang Asbes, Mengapa Indonesia Masih Menggunakannya?

Di seluruh dunia, 67 negara dan wilayah (termasuk Uni Eropa) telah melarang penggunaan asbes. Pelarangan asbes ini didorong atas bukti nyata terkait dampak beban kesehatan dan ekonomi dari penggunaan asbes yang sangat tidak sebanding dengan penggunaannya. Keterpaparan terhadap asbes termasuk krisotil dan seluruh bentuk serat asbes menyebabkan penyakit fatal termasuk asbestosis, kanker paruparu, mesotelioma (kanker

Kami Memiliki Hak untuk Tahu! Konvensi Rotterdam harus dimodernisasi untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.

Konvensi Rotterdam kembali dilumpuhkan oleh taktik Industri dan sekelompok kecil negara, yang memblokir daftar bahan kimia dan pestisida yang sangat berbahaya, termasuk asbes chrysotile, yang menyebabkan kematian dan bahaya signifikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Konvensi Rotterdam adalah alat penting untuk pengelolaan bahan kimia yang aman dan sehat secara global. Prosedur Persetujuan Didahulukan yang Diinformasikan

Para Ahli PBB mendesak Para Pihak Konvensi Rotterdam untuk mengadopsi amandemen daftar bahan kimia berbahaya

JENEWA (27 Maret 2023) – Para Ahli PBB* hari ini meminta semua Pihak Konvensi Rotterdam untuk mengadopsi amandemen yang akan mencantumkan bahan kimia berbahaya dan memperkuat perjanjian internasional yang dirancang untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh negara-negara terkait perdagangan bahan-bahan kimia berbahaya. Para ahli PBB mengeluarkan pernyataan berikut: “Kami mendesak Para Pihak Konvensi Rotterdam

Media Release : Rusia melanggar Hak Dasar atas Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat

Media Release Jenewa, 15 Juni 2022 Rusia melanggar Hak Dasar atas Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat Hanya empat hari setelah semua Negara Anggota ILO mengambil keputusan penting untuk menambahkan prinsip lingkungan kerja yang aman dan sehat ke dalam Prinsip dan Hak Mendasar ILO di Tempat Kerja dan dengan keputusan ini berkomitmen untuk menghormati dan

Surat Terbuka Untuk Semua Delegasi Rotterdam Convention COP 10

Kami menuntut hak untuk mengetahui apakah zat beracun memasuki negara kami ‘Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan Sebelumnya untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional’ bertujuan untuk mempromosikan berbagi informasi, tanggung jawab bersama, dan kerja sama dalam perdagangan internasional bahan kimia berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari bahaya dan untuk

Kemenangan Bersejarah Forum Pendukung Korban Asbes di Inggris

(10/03/2022) Forum Pendukung Korban Asbes di Inggris (Asbestos Victim Support Groups’ Forum) mencapai kemenangan besar dalam Pertempuran bersejarah untuk dokumen sejarah mengungkapkan bahwa Cape mengetahui bahaya Asbes pada produk Insulation Board/Asbestolux. Forum pendukung korban asbes dan penasehat hukum melalui per pertempuran di pengadilan berhasil menyelamatkan dokumen dari kehancuran. Dokumen ini menjadi bukti yang sangat penting

Press Release : International Women’s Day 2022

PRESS RELEASE  March 8, 2022 International Women’s Day 2022 More than 120 years after Lady Factory Inspector Lucy Deane informed the British Parliament of the “evil effects of asbestos dust” in a workplace, women campaigners continue to address the dire consequences of asbestos exposures. It is fitting that on International Women’s Day, their efforts are

COP26-asbestos-climate-change

Teknologi Asbes, Tidak Berkelanjutan & Tidak Dapat Diterima

Rilis Media15 Oktober 2021 Tindakan yang diambil oleh organisasi internasional selama seminggu terakhir telah mengisyaratkan peningkatan kesadaran bahwa bisnis seperti biasa tidak lagi menjadi pilihan yang berkelanjutan mengingat keadaan darurat iklim. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) – badan hak asasi manusia utama PBB – dan ILO (Organisasi Buruh Internasional)