Gempa Cianjur dan Pembelajaran dari Hanshin

Gempa Bumi 5,6 skala richter yang mengguncang Cianjur masih menyisakan duka. Setidaknya 321 orang meninggal, 11 orang hilang, 73.874 orang menungsi di 325 titik pengungsian (kompas.com). Bupati Cianjur mengatakan 3.500 rumah warga rusak (28/11). Indonesia memang terkenal dengan solidaritasnya yang begitu kental dan cepat bereaksi dalam situasi kedukaan. Pelajaran besar yang terlihat dimasa pandemi covid

Kemenkes Tolak Larang Asbes Walau Picu Kanker

“Kami tidak Bisa melarang penggunaan asbes selama Industri masih mengijinkan untuk mengimport bahan tersebut” ujar Kartini Rustandi, Sesditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada pertemuan audiensi INA-BAN di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta (18/01). Berbagai lembaga dunia seperti WHO, ILO dan Bank Dunia telah lama nyatakan semua jenis asbes bersifat karsinogenik. Termasuk chrysotile atau

PASIEN DENGAN PENYAKIT AKIBAT ASBES DI INDONESIA BERPOTENSI DITELANTARKAN OLEH NEGARA

  Bandung, April 2020 Pusat pengobatan di seluruh Amerika Serikat telah melambat atau bahkan menunda pendaftaran pasien baru untuk mesothelioma karena keseluruhan menerima pandemi COVID 19. Penundaan pendaftaran ini beresiko tinggi untuk pasien baru yang telah didiagnosa Pleural Mesothelioma, yang usianya hanya diprediksi sampai 6-12 bulan ke depan. Uji klinis yang dimaksud adalah studi ilmiah

Asbestos, Racun Berhambur di Negeri Bencana

Seminar Nasional “Asbestos : Racun Berhambur di Negeri Bencana” Hotel Oria Jakarta –  9 Mei 2019   “Asbestos itu bahaya dan bukan mitos,” tegas Darisman selaku Board Indonesia Ban Asbestos Network (INA-BAN). Di perkirakan setidaknya ada 222,000 korban penyakit akibat asbes yang meninggal setiap tahunnya1. Dalam sambutannya di acara Seminar Nasional Asbestos : Racun Berhambur

BSN Akan Kaji Ulang Asbes Ber-SNI

Setelah melakukan audiensi dengan beberapa kementerian terkait regulasi pemakaian asbes, Indonesia Ban Asbestos Network (Ina-Ban) juga mengunjungi salah satu lembaga yang menangani labelisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebuah produk, yaitu Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk mempertanyakan bagaimana peran BSN terhadap sebuah produk yang digunakan oleh masyarakat umum yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti

KLHK akan Kurangi Penggunaan Asbes

Jakarta – “Selama itu berbahaya bagi masayarakat, dan kita pun sudah tahu bahayanya maka posisi KLHK sudah tegas, kita sudah mau mengurangi (penggunaan asbes)”, ungkap Yunik Kuncaraning sebagai Kasubdit Penerapan Konvensi B3 ketika ditemui tim Indonesia Ban Asbestos (Ina-Ban) di gedung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat (15/2/2019). Yunik menjelaskan KLHK sangat

Poltak Ambarita: Larang Penggunaan Asbes

Kasubdit Kerjasama Logistik, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan, Poltak Ambarita menegaskan untuk melakukan larangan penggunaan asbes daripada menaikkan tarif masuk asbes ke Indonesia karena akan berdampak pada barang-barang lainnya yang akan di ekspor dan di impor. “Kalau memang ini barang berbahaya, ya sudah jangan digunakan, selesai. Kalau kita melarang penggunaan di dalam negeri, nanti

RACUN BERHAMBUR di NEGERI BENCANA

Posisi geografis Indonesia disadari berada di dalam “Ring of Fire” Cincin Api Pasifik yang berarti Indonesia berpotensi sering dilanda bencana alam. Indonesia berada berada di atas tiga tumbukan lempeng benua; Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Kondisi geografis ini di satu sisi menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana letusan

Catatan Akhir Tahun 2018 : Potret Global Gerakan Pelarangan Asbes

Dimanapun asbes ditambang, diolah, digunakan atau dijual, tetap saja bisnis mematikan ini menghasilkan keuntungan pribadi yang berada pada puncak rantai perdagangan asbes. Padahal bagi para pekerja dan masyarakat biasa yang menggunakan produk asbes, tentu saja mereka harus merogoh kocek yang besar akibat penyakit yang disebabkan oleh bahan mineral tersebut. Statistik terbaru menunjukan bahwa kematian global

PEMERINTAH TIDAK SERIUS URUS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Jakarta – Pemerintah dinilai tidak serius dalam mengurus kesehatan dan keselamatan kerja. Dalih pemotongan anggaran yang hampir mencapai 50 persen dianggap sebagai bukti bahwa tidak adanya komitmen pemerintah mengurusi kelanggengan hidup para pekerja di Indonesia. Hal ini mengemuka dalam Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan dan Pengawasan UU K3 di Indonesia yang digelar Industri All di Jakarta, 98/11).