Indonesia Ban Asbestos Network establish in 2010. as part of initiation from several organization who had concern in asbestos industry and consumption.
INA-BAN melakukan kampanye kepada masyarakat dalam upaya memberikan awareness dan pendidikan akan bahaya mineral beracun asbes...
Menjalin Kerjasama dan solidaritas Internasional Terkait dengan Kampanye penghentian pengunaan asbes di Indonesia.
Seminar Nasional “Asbestos : Racun Berhambur di Negeri Bencana” Hotel Oria Jakarta – 9 Mei 2019 “Asbestos itu bahaya dan bukan mitos,” tegas Darisman selaku Board Indonesia Ban Asbestos Network (INA-BAN). Di perkirakan setidaknya ada 222,000 korban penyakit akibat asbes yang meninggal setiap tahunnya1. Dalam sambutannya di acara Seminar Nasional Asbestos : Racun Berhambur
Media Release Jumat, 10 Mei 2019, Geneva, Swiss Konvensi Rotterdam COP 9 Delegasi Asia mengecam kegagalan untuk yang ke-7 kalinya untuk memasukan asbes chrysotile ke daftar Konvensi Rotterdam karena veto tidak etis dari negara-negara penghasil asbes dan sekutu mereka. Delegasi menyambut dengan baik voting pertama dalam sejarah Konvensi dan preseden sekarang ditetapkan untuk reformasi
Laporan dari Misi Solidaritas Asia Ban Asbestos ke Brazil April, 2019 oleh Laurie Kazan-Allen Brasil sekarang berada pada saat yang kritis dalam kampanye untuk pelarangan asbes. Sebagai buntut dari keputusan Mahkamah Agung November 2017 yang menyatakan eksploitasi bahan tambang asbes secara komersial tidak konstitusional, kepentingan pribadi terhadap asbes telah mengeksploitasi berbagai langkah, termasuk tekanan
Sexy Killers, merupakan bagian terakhir Ekspedisi Indonesia Biru, sebuah perjalanan dua jurnalis Dhandy Dwi Laksono dan Ucok Suparta, merekam berbagai masalah sosial, ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Film ini rilis pada 5 April 2019 sampai dengan 13 April 2019, sudah 476 lokasi memutar film ini di berbagai daerah di Indonesia. Film ini bercerita tentang bagaimana
Setelah melakukan audiensi dengan beberapa kementerian terkait regulasi pemakaian asbes, Indonesia Ban Asbestos Network (Ina-Ban) juga mengunjungi salah satu lembaga yang menangani labelisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebuah produk, yaitu Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk mempertanyakan bagaimana peran BSN terhadap sebuah produk yang digunakan oleh masyarakat umum yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti
Jakarta – “Selama itu berbahaya bagi masayarakat, dan kita pun sudah tahu bahayanya maka posisi KLHK sudah tegas, kita sudah mau mengurangi (penggunaan asbes)”, ungkap Yunik Kuncaraning sebagai Kasubdit Penerapan Konvensi B3 ketika ditemui tim Indonesia Ban Asbestos (Ina-Ban) di gedung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat (15/2/2019). Yunik menjelaskan KLHK sangat
Kasubdit Kerjasama Logistik, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan, Poltak Ambarita menegaskan untuk melakukan larangan penggunaan asbes daripada menaikkan tarif masuk asbes ke Indonesia karena akan berdampak pada barang-barang lainnya yang akan di ekspor dan di impor. “Kalau memang ini barang berbahaya, ya sudah jangan digunakan, selesai. Kalau kita melarang penggunaan di dalam negeri, nanti
Posisi geografis Indonesia disadari berada di dalam “Ring of Fire” Cincin Api Pasifik yang berarti Indonesia berpotensi sering dilanda bencana alam. Indonesia berada berada di atas tiga tumbukan lempeng benua; Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Kondisi geografis ini di satu sisi menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana letusan
Dimanapun asbes ditambang, diolah, digunakan atau dijual, tetap saja bisnis mematikan ini menghasilkan keuntungan pribadi yang berada pada puncak rantai perdagangan asbes. Padahal bagi para pekerja dan masyarakat biasa yang menggunakan produk asbes, tentu saja mereka harus merogoh kocek yang besar akibat penyakit yang disebabkan oleh bahan mineral tersebut. Statistik terbaru menunjukan bahwa kematian global
Jakarta – Pemerintah dinilai tidak serius dalam mengurus kesehatan dan keselamatan kerja. Dalih pemotongan anggaran yang hampir mencapai 50 persen dianggap sebagai bukti bahwa tidak adanya komitmen pemerintah mengurusi kelanggengan hidup para pekerja di Indonesia. Hal ini mengemuka dalam Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan dan Pengawasan UU K3 di Indonesia yang digelar Industri All di Jakarta, 98/11).
