Indonesia Ban Asbestos Network establish in 2010. as part of initiation from several organization who had concern in asbestos industry and consumption.
INA-BAN melakukan kampanye kepada masyarakat dalam upaya memberikan awareness dan pendidikan akan bahaya mineral beracun asbes...
Menjalin Kerjasama dan solidaritas Internasional Terkait dengan Kampanye penghentian pengunaan asbes di Indonesia.
Jakarta – “Selama itu berbahaya bagi masayarakat, dan kita pun sudah tahu bahayanya maka posisi KLHK sudah tegas, kita sudah mau mengurangi (penggunaan asbes)”, ungkap Yunik Kuncaraning sebagai Kasubdit Penerapan Konvensi B3 ketika ditemui tim Indonesia Ban Asbestos (Ina-Ban) di gedung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat (15/2/2019). Yunik menjelaskan KLHK sangat
Kasubdit Kerjasama Logistik, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan, Poltak Ambarita menegaskan untuk melakukan larangan penggunaan asbes daripada menaikkan tarif masuk asbes ke Indonesia karena akan berdampak pada barang-barang lainnya yang akan di ekspor dan di impor. “Kalau memang ini barang berbahaya, ya sudah jangan digunakan, selesai. Kalau kita melarang penggunaan di dalam negeri, nanti
Posisi geografis Indonesia disadari berada di dalam “Ring of Fire” Cincin Api Pasifik yang berarti Indonesia berpotensi sering dilanda bencana alam. Indonesia berada berada di atas tiga tumbukan lempeng benua; Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Kondisi geografis ini di satu sisi menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana letusan
Dimanapun asbes ditambang, diolah, digunakan atau dijual, tetap saja bisnis mematikan ini menghasilkan keuntungan pribadi yang berada pada puncak rantai perdagangan asbes. Padahal bagi para pekerja dan masyarakat biasa yang menggunakan produk asbes, tentu saja mereka harus merogoh kocek yang besar akibat penyakit yang disebabkan oleh bahan mineral tersebut. Statistik terbaru menunjukan bahwa kematian global
Jakarta – Pemerintah dinilai tidak serius dalam mengurus kesehatan dan keselamatan kerja. Dalih pemotongan anggaran yang hampir mencapai 50 persen dianggap sebagai bukti bahwa tidak adanya komitmen pemerintah mengurusi kelanggengan hidup para pekerja di Indonesia. Hal ini mengemuka dalam Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan dan Pengawasan UU K3 di Indonesia yang digelar Industri All di Jakarta, 98/11).
UU 1/1970 Lahir Dalam Semangat Industrialisasi dan Investasi Tidak lama berselang dari lahirnya UU Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 1 Tahun 1967 Indonesia juga melahirkan UU 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sebagai sebuah “syarat” masuknya investasi dari negara industri modern wajar jika Indonesia harus menunjukan wajahnya yang ramah terhadap buruh. Ide
Bandung – Asbes merupakan mineral murah, kuat, dan tahan api namun berbahaya bagi kesehatan jika menghirupnya. World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa asbes menyebabkan lebih dari 110.000 orang meninggal setiap tahunnya karena penyakit akibat asbes. Lebih dari 60 negara juga sudah melarang penggunaan bahan material ini karena telah merasakan bencana yang diakibatkannya. Sayangnya di
Korban asbes sudah bermunculan di Indonesia sejak tahun 2008. Para korban yang ditemukan berasal dari kalangan pekerja. Kemunculan korban ini mungkin saja dapat ditemukan lebih cepat jika saja situasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada industri di Indonesia berpihak kepada para pekerja. Alat pelindung diri sesuai standar, besarnya biaya pemeriksaan kesehatan tahunan, penerapan sistem manajemen
Jakarta 9 Oktober 2018 – Asbes telah terbukti berbahaya bagi kesehatan yang dapat menyebabkan penyakit seperti kanker paru, kanker tenggorokan, asbestosis, mesothelioma atau kanker selaput paru, dan bahkan kanker ovarium. Indonesia saat ini menjadi negara konsumen asbes terbesar kedua di dunia dengan mengimpor asbes lebih dari 100.000 ton m3 setiap tahunnya. Bahaya akan penyakit akibat
Untuk mencegah bahaya yang disebabkan oleh material asbes, Indonesia Ban Asbestos Network (INA-BAN) mendorong adanya Perda yang melarang penggunaan asbes untuk bangunan di kota Bandung. Terkait pembuatan Perda, Kordinator INA-BAN Firman Budiawan mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan DPRD Kota Bandung. Dan saat ini Perda tentang bangunan sedang dalam tahapan pembahasan draf. ” Draf sedang
