Indonesia Ban Asbestos Network establish in 2010. as part of initiation from several organization who had concern in asbestos industry and consumption.
INA-BAN melakukan kampanye kepada masyarakat dalam upaya memberikan awareness dan pendidikan untuk memutus rantai penyakit terkait asbes..
Menjalin Kerjasama dan solidaritas Internasional Terkait dengan Kampanye penghentian pengunaan asbes di Indonesia.
Setelah lebih dari satu dekade, akhirnya Amerika Serikat bergabung dengan lebih dari 50 negara lain yang melarang asbes chrysotile, bahan karsinogen yang mematikan. Pada hari Senin 18 Maret 2024, Pemerintahan Joe Biden menyelesaikan peraturan yang mengatur pelarangan terhadap chrysotile (krisotil), satu-satunya jenis asbes yang masih digunakan di Amerika Serikat. Berdasarkan press rilis Badan Perlindungan Lingkungan
Selain pekerja di tambang asbes dan industri pengolahan asbes, pekerja konstruksi menjadi salah satu dari mereka yang paling berpotensi terpapar penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan asbes. Asbes merupakan material serat alami yang ditambang. Asbes terbagi dalam tiga tipe utama yaitu Crocidolite (asbes biru), Amosite (asbes coklat) dan Chrysotile atau krisotil (asbes putih). Semua jenis
“Pada dasarnya kami menuntut agar setiap produk yang mengandung asbes yang beredar dan dijual dipasaran untuk mencantumkan label yang berisi informasi terkait tata cara penggunaan produk, komposisi kandungannya, hal ini karena asbes merupakan bahan beracun dan berbahaya yang bersifat karsinogenik” Ujar Leo Yoga Pranata perwakilan dari Yasa Nata Budi. Pada hari Jumat (29/12), LION (Local
Di seluruh dunia, 67 negara dan wilayah (termasuk Uni Eropa) telah melarang penggunaan asbes. Pelarangan asbes ini didorong atas bukti nyata terkait dampak beban kesehatan dan ekonomi dari penggunaan asbes yang sangat tidak sebanding dengan penggunaannya. Keterpaparan terhadap asbes termasuk krisotil dan seluruh bentuk serat asbes menyebabkan penyakit fatal termasuk asbestosis, kanker paruparu, mesotelioma (kanker
Dua sekolah di Philadelphia, Amerika Serikat ditutup sementara setelah ditemukannya bahan mengandung asbes[1]. Penutupan sekolah ini didasarkan atas faktor keselamatan dan kesehatan dari resiko paparan asbes bagi para siswa, staf pengajar dan mereka yang berada di lingkungan sekolah. Kedua sekolah tersebut akan kembali dibuka setelah dilakukan identifikasi dan penilaian resiko keberadaan asbes serta pengendalian terhadap
31 Agustus 2023 Pemerintah Kamboja meluncurkan Masterplan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Kamboja 2023 – 2027 pada bulan Juli. Selain mencakup enam strategi K3 yang lebih luas, rencana tersebut juga mencakup serangkaian rincian tentang bagaimana usulan pelarangan asbes akan berlaku, termasuk rincian tindakan, jadwal pelarangan, dan pengelolaan isu-isu terkait. Hal ini memberikan rincian penting
31 Juli 2023 Lebih dari 115.000 ton serat asbes diimpor ke Indonesia setiap tahunnya, sebagian besar untuk pembuatan lembaran atap. Alhasil, Indonesia menduduki peringkat tiga negara teratas di dunia yang mengimpor zat mematikan tersebut. Berdasarkan jumlah asbes yang diproses dalam beberapa dekade terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 1.661 orang meninggal akibat penyakit asbes di
Peringatan tentang ‘epidemi’ penyakit yang disebabkan oleh asbes di Indonesia telah disampaikan oleh banyak lembaga internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Besarnya konsumsi asbes di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1950-an dan dengan populasi terbesar ke-4 dunia, hal ini menjadikan ancaman ‘epidemi’ adalah hal yang sangat serius. Nico van Zandwijk dkk (2022) bahkan menuliskan secara
Konvensi Rotterdam kembali dilumpuhkan oleh taktik Industri dan sekelompok kecil negara, yang memblokir daftar bahan kimia dan pestisida yang sangat berbahaya, termasuk asbes chrysotile, yang menyebabkan kematian dan bahaya signifikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Konvensi Rotterdam adalah alat penting untuk pengelolaan bahan kimia yang aman dan sehat secara global. Prosedur Persetujuan Didahulukan yang Diinformasikan
JENEWA (27 Maret 2023) – Para Ahli PBB* hari ini meminta semua Pihak Konvensi Rotterdam untuk mengadopsi amandemen yang akan mencantumkan bahan kimia berbahaya dan memperkuat perjanjian internasional yang dirancang untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh negara-negara terkait perdagangan bahan-bahan kimia berbahaya. Para ahli PBB mengeluarkan pernyataan berikut: “Kami mendesak Para Pihak Konvensi Rotterdam